GUBERNUR JAWA BARAT 2013-2018 30 % PLUS 1 SUARA TAK MEWAKILI MASYARAKAT JAWA BARAT DIPREDIKSI BAKAL BANYAK MENUAI BADAI

Demokrasi Indonesia nyata betul telah dinodai oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Fenomena yang perlu di bahas dalam kalangan akademik. Seorang gubernur dengan demokrasi yang berkembang di Indonesia ini dapat memimpin dengan hanya 30 prosen dari suara yang masuk atau mereka yang datang ke TPS. Lebih parah lagi jika kehadiran dari Daftar Pemilih hanya 60 % atau 40 % mereka yang memiliki hak pilih tidak menyuarakan aspirasi politiknya. Pulus minus gubernur kita hanya dipilih 20 % dari mereka yang memiliki hak pilih di daftar pemilih di Jawa Barat.
   Kalau begitu demokrtasi kita perlu di tinjau untuk kemulian demokrasi di masa mendatang. Padahal kalau memdandingkan dengan Jakarta pada 2012 lalu. Mereka yang terpilih menjadi Gubernur harus 50 % plus 1 suara. Apa beda sebetulnya jakarta dengan jawa barat yang sama-sama sebuah propinsi.
   Inilah kenyataan yang ada seseorang dengan hanya memiliki 20 % suara pemilih di jawa barat dapat menjadi gubernur. Maka bukan tidak mungkin kelemahan ini bardampak pada stabilitas pemerintahan gubernur ke depan.
    Lalu apa beda jika gubernur dipilih oleh DPRD atau dikirim saja dari pemerintah pusat. Sepertinya tak jauh beda. Bahkan lebih mendekati kebenaran jika dipilih oleh DPRD.
   Jika pemilihan Gubernur banyak orang lebih memandang pemilihan figur, kenapa mendaftar calon gubernur lewat partai? bukankah yang mengatakan demikian sudah melupakan mekanisme tahapan pencalonan gubernur?
    Untuk itu mari kita mengkaji lebih dalam lagi tentang Undang-undang, tentang demokrasi, tentang kemuliaan demokrasi dan amanat UUD 1945. Supaya kedepan anak-anak kita tidak lagi diwarisi sistem demokrasi yang keliru.
   Semoga negeri kita dikaruniai aman dan tentram.
 

MASYARAKAT JAWA BARAT MASIH SENANG DAGING DAN SUSU SAPI

SAPI TERBESAR  TELAH DIIKAT DI JAKARTA


STOK SAPI MASIH BANYAK TUNGGU DAFTAR DIPOTONG


DAGING SAPI DIBAGI-BAGI KARENA MUDAH MEMOTONGNYA


IRISAN DAGING SAPI UNTUK CATERING WARGA JABAR


YANG KEBAGIAN ABON SAPI LEBIH MENGUNTUNGKAN
KARENA MELALUI PROSES MASAKAN


EMPAL DAGING SAPI MUDAH DIDAPAT DI KOTA-KOTA
JAWA BARAT


SAPI KIRIMAN TERNYATA DARI PETERNAKAN BANDUNG



ADA BESAR SAPI MASIH BEBAS BELUM DIPOTONG

SEKALI LAGI MASALAH MORAL, PEMIMPIN PERLU UJI PSIKOLOGI

Terlepas dari betul dan tidaknya bahwa ada anggota DPR yang menjadi pemeras Mentri BUMN maka timbul berbagai pertanyaan sebagai berikut : 1. Apa gaji anggota DPR kecil?, 2.  Apa tidak ada kerjaan lain sehingga kurang kerjaan ?, 3. Apa DPR itu sarang preman?, 

PAHLAWAN APA? KOK SEBUT PAHLAWAN?

Boleh jadi penghuni taman makam pahlawan kita bakal dihuni orang-orang yang bukan haknya sebagai pahlawan. Mengapa? Kategori siapa saja yang berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan tidak tertuang gdalam peraturan yang jelas dan memasyarakat. Tempat itu mungkin akan dihuni jasad orang-orang munafik, koruptor, bahkan penghianat negara.
   Meski di alam akherat Allah akan memilah mereka sesuai amal perbuatannya, namun salah memberikan gelar pahlawan nasional ,  menyesatkan sejarah anak  bangsa ini.
   Bagaimana  penetapan sebagai Pahlawan pada seseorang di era setelah kemerdekaan, atau era setelah proklamasi didengungkan, dan setelah Indonesia 50 tahun merdeka patut ditanyakan? sejauh mana kreteria penetapannya dan disebut pahlawan.
   Kemudian apa tataran apabila disebut pahlawan nasional. Maka apabila pemilihan pahlawan nasional atas dasar kepentingan berbagai macam, misalnya politis, keluarga penguasa, atau sekedar menghormati leluhur yang populair, maka bisa jadi akan meracuni masuarakat dan generasi mendatang. 

MAKNA HARI SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER, PEMUDA KITA MASIH TERBELENGGU OLEH KESEMPATAN

Pada tahun 1928 Kongres Pemuda II di Jakarta berlangsung penuh semangat perubahan. Perubahan tentu dimulai dengan cita-cita, keinginan untuk merubah situasi yang kala itu masih terbelenggu penjajahan Belanda.
Di saat kongres Pemuda II yang menelorkan "Sumpah Pemuda " suatu keinginan "mimpi" para pemuda untuk menyatukan bahasa Nusantara, suku Nusantara, dan Budaya Nusantara menjadi Bangsa yang bersatu.
Ketika sumpah itu diucapkan pemuda saat itu, mereka tak tahu bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.
Mereka tak juga meramalkan atau menentukan hari kapan Indonesia Merdeka. Namun cita-cita itu telah bersemayam di jiwa para pemuda. Suatu cita-cita yang sangat dasar sebagai kunci perubahan situasi saat itu.
Kini Setelah Indonesia 67 taun merdeka, justru makin terpuruk dengan apa yang dimaksud  Sumpah Pemuda itu.
Pemuda kita masih terbelenggu oleh kesempatan bahkan dibeberapa tempat dimana pemuda harus tampil. Seperti di berbagai organisasi kepemudaan, tampak yang tua-tua masih ingin saja menjadi pemimpin. Di organisasi politik apalagi, yang muda ditempatkan di barisan "cape" bukan di bagian pemimpin apalagi pemegang kendali. Kemudian pendapat pemuda kadang menjadi suara angin lalu seperti lagu kontemporer yang silih berganti,  dianggap hiburan semata, dan tak dihargai suaranya.
Jika yang tua-tua tetap masih "kemaruk" menjadi pemimpin maka bukan tidak mungkin negeri ini lamban atas  perubahan, lamban merubah tatanan pemerintahan , lamban merubah karakter korupsi , lamban merubah karakter partai politik dan sebagainya.
Bukan tidak mungkin karena masalah yang tua-tua ini tidak memberi kesempatan pada para pemuda, maka kita lambat reformasi. Bagaimana mungkin akan berubah jika para pemimpin partai politik tetap sampai dicabut nyawanya  tidak mau lengser memberikan kesempatan pada para pemuda. Bagaimana mungkin negara menjadi semakin baik, jika suara para pemuda tak didengar. Bagaimana munglkin menjadi negara yang menjadi produsen, jika yang tua-tua beranggapan bahwa daya cipta pemuda Indonesia lebih rendah dari produk luar.
Percuma kita memperingati hari sumpah pemuda kalau yang tua-tua tidak memberikan kesempatan pada yang muda.

MASALAH ABRASI PANTURA TAK PERNAH DIPERHATIKAN GUBERNUR WK GUBERNUR JABAR Pengikisan pantai hingga daratan tergerus air laut sepanjang pantai utara propinsi Jawa barat sepanjang tahun menjadi permasalahan utama dan kekhawatiran penduduk jawa barat sepanjang pantura. Banyak kerugian diakibatkan dari abrasi ini. Baik pantai tempat nelayan berusaha mencari mata pencaharian maupun tanah milik penduduk yang tergerus dan hilang dari pulau sehingga harta rakyat tak terlindungi. Kejadian alam yang dapat dikategorikan bencana ini nyaris tak diperhatikan oleh pemerintah Jawa Barat dibawah kepemimpinan Ahmad Heriawan/Dede Yusuf. Padahal masalah ini telah menjadi masalah umum dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak masyarakat jatuh miskin kehilangan pecaharian berupa empang dan pesawahan dikarenakan abrasi ini. Kemudian akibat abrasi ini juga menjadikan beberapa muara sungai dangkal dan menghambat usaha para nelayan di pantura. Beberapa kabupaten/kota di pantura Jawa Barat tentu tak dapat mengatasi hal ini mengingat memerlukan penanganan skala besar kecuali hanya memberikan laporan. Para petambak dan penduduk yang kehilangan lahan akibat abrasi hanya dapat menatap air laut di bekas lahannya.